Arsip Kategori: depdiknas

Kisruh UN 2013 Berawal dari Peraturan Itu Sendiri

Koran Kompas, 18 April 2013 halaman 12 memuat berita berjudul “Tipis, Lembar Jawaban UN Sulit Dipindai”.
LJUN Tipis 500

Pemeriksaan UN menggunakan scanner adalah pekerjaan rutin tahunan, lalu apa yang menyebabkan pemeriksaan tahun ini berbeda?

Setiap ruangan akan mendapatkan 21 jenis paket soal yang terdiri dari 20 jenis paket soal untuk peserta dan 1 jenis paket soal cadangan. Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) melekat pada naskah soal dan dapat dipotong, untuk memotong lembar jawaban dari lembar soal harus hati-hati agar tidak tersobek.

Setelah lembar jawaban dan soal dipisahkan, selanjutnya silahkan mengisi biodata. Biodata yang diisi harus sesuai dengan yang tertera pada kartu tanda peserta ujian, pada lembar soal juga tidak ada nomor paket, yang ada hanya barcode dan setiap soal itu kemungkinan tidak sama.

Sumber: http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=124069

Kesalahan fatal di sini adalah: Baca lebih lanjut

Iklan

Parade PT Pengguna DMR di Iklan Kompas

Beberapa iklan perguruan tinggi kian menghiasi Kompas selama beberapa pekan terakhir.

Ada persamaan di antara mereka, mereka adalah pengguna scanner Digital Mark Reader (DMR), hasil riset ITB.

Apa saja perguruan tinggi tersebut? Mari kita simak di bawah ini.

Universitas Padjajaran (Unpad)

Politeknik Manufaktur Negeri Bandung Baca lebih lanjut

Densus 88 Anti Teror Ikut Amankan UN 2010

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pudji Astutik mengatakan, Operasi Cendekia sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Nasional akan berlangsung tujuh hari sebelum hingga tujuh hari setelah pelaksanaan ujian.

Bukan hanya Samapta, Brimob, dan Lantas, pengamanan juga dilakukan oleh Reserse, Intel, dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88 Anti Teror).

Menurut Pudji, Polisi tidak hanya mengamankan persiapan dan pelaksanaan ujian, namun juga akan menindak tegas kecurangan Ujian Nasional. “Jangan sampai ada joki, penggandaan soal ilegal, atau adanya kebocoran”, ujarnya.

Disadur dari Koran Tempo, Rabu, 17 Maret 2010 hal A7

Nah, sebenarnya kalau di UN itu kan jarang ada joki. Yang banyak terjadi, pengawas memberikan jawaban kepada siswa atau membiarkan mereka bekerjasama atau berbuat kecurangan lainnya. Apakah UN 2010 ini akan ada pelaku kecurangan yang ditembak di tempat, sebagaimana kebiasaan personil Densus 88 yang sering kita lihat di berita? Baca lebih lanjut

Kuliahlah, Ada 20.000 Beasiswa Bidik Misi 2010

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut Beasiswa BIDIK MISI. Dari 20000 beasiswa yang tersedia, ITB dapat 450, ITS dapat 450, UGM dapat 500, UI dapat 500, IPB dapat 500, Undip dapat 500, Unhas dapat 500, Unpad dapat 500, Unair dapat 500, USU dapat 500, Unand dapat 500, Unimed dapat 500, UNP dapat 500.

Siapa yang boleh mendapatkannnya? Lulusan jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2010 yang berprestasi dan orang tua/wali-nya kurang mampu secara ekonomi.
Sampai kapan diberikannya? Beasiswa diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 (enam) semester untuk program Diploma III dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus mahasiswa aktif.
Siapa penyalur dananya? Penyelenggara program beasiswa BIDIK MISI adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi BHMN terpilih di bawah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
Berapa besar beasiswanya? Baca lebih lanjut

Kemendiknas dan TNI Tambah Lisensi DMR Profesional


Di akhir bulan Januari 2010, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) kembali menambah scanner LJK dan lisensi Digital Mark Reader (DMR) yang dimilikinya. Pelatihan penggunaan scanner Fujitsu dan DMR Profesional tersebut berlangsung di Gedung E Kemendiknas selama 4 jam. Rencananya, DMR sebagai scanner LJK akan digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pembelajaran.

Sebelumnya, Kemendiknas telah menggunakan ratusan unit scanner Fujitsu dan lisensi DMR Profesional buatan Codena untuk digunakan di berbagai organisasi di bawah koordinasi Kemendiknas, termasuk dinas pendidikan kabupaten/kota, Pusdiklat Pegawai, Puspendik, PMPTK, LPMP, PPPG Tertulis, dsb.

Di bulan yang sama, pengguna DMR Profesional untuk keperluan ujian dan psikotes juga bertambah, yaitu di Dinas Psikologi TNI-AU dan Dinas Psikologi TNI-AD. Hal ini membuktikan kualitas produk dan layanan DMR yang makin dapat diandalkan dan terpercaya.

8 Joki Teridentifikasi Pada Uji Teknis Peralatan UN Depdiknas

joki1.jpg
Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) akan segera digelar. Depdiknas tengah mempersiapkan segala yang dibutuhkan, termasuk peralatan pemeriksaan ujian. Namun proses pengadaannya pun tidak lepas dari praktek perjokian, yakni saat berlangsungnya uji teknis pengadaan peralatan ujian nasional dari tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2008 di Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Balitbang Depdiknas, Jl Gunung Sahari Raya, Jakarta.

Terdapat 8 joki dengan kemampuan intelelektual tinggi yang teridentifikasi pada uji teknis tender pengadaan peralatan ujian nasional senilai Rp 19 milyar di Depdiknas. Mereka disusupkan, disamarkan dan disebar oleh salah satu vendor perangkat lunak menjadi karyawan dadakan pada 5 dari 16 perusahaan peserta lelang agar dapat menjadi operator perangkat lunak yang diuji.

Dari beberapa joki diperoleh keterangan bahwa para joki yang sebenarnya berlevel trainer tersebut menganggap perbuatan mereka sah-sah saja. Mereka bersedia menjadi joki karena tidak tahu mengenai urgensi uji teknis pada pengadaan peralatan ujian nasional. Padahal, salah satu kriteria penting yang diuji pada uji teknis adalah tingkat kemudahan penggunaan perangkat lunak.

Waktu yang tersedia bagi pelatihan perangkat lunak terpilih sangat singkat dan 509 unit sistem pemeriksa ujian tersebut nantinya akan digunakan secara tersebar di setiap dinas pendidikan kota dan kabupaten. Atas latar belakang itu, panitia uji teknis sejak jauh hari telah menetapkan peraturan tegas bahwa operator harus berasal dari perusahaan peserta lelang, bukan vendor perangkat lunak.

Dengan keterlibatan 8 orang joki pada 5 perusahaan peserta lelang, proses penilaian uji teknis menjadi bias sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga milyaran rupiah sebagaimana telah terjadi sebelumnya pada pengadaan peralatan serupa pada tahun 2007. Dapat diterima dengan nalar, perangkat lunak yang memerlukan joki setingkat trainer sebagai operator pasti akan bermasalah ketika digunakan oleh orang biasa.

Panitia uji teknis yang telah mendapatkan peringatan mengenai kehadiran para joki memilih untuk diam sambil menutup mata. Mereka seakan-akan menjadi bagian dari konspirasi dengan melindungi perusahaan peserta lelang yang melibatkan para joki. Panitia hanya memperhatikan pembenaran secara administratif, bahwa setiap operator telah mendapatkan surat tugas dari perusahaan peserta lelang.

Panitia juga tampak berpihak ke salah satu vendor perangkat lunak dengan mengubah jadwal serta metode pelaksanaan uji teknis akibat ketidakmampuan salah satu vendor perangkat lunak untuk melalui salah satu tahap uji. Dalam tender ini, panitia juga meniadakan komponen penilaian yang sangat substantif bagi setiap sistem pemeriksa ujian yang ikut ‘diperlombakan’ pada uji teknis.

Seharusnya beberapa hal berikut juga turut dinilai:
1. Kredibilitas pengembang perangkat lunak sebagai tim (bukan perseorangan belaka).
2. Kapabilitas pengembangnya sebagai perusahaan dalam menjamin keberlanjutan usia perangkat lunak.
3. Kualitas dukungan teknis dan jangkauan pelayanan kepada pengguna perangkat lunak.
4. Pengalaman penggunaan perangkat lunak dalam pemeriksaan ujian yang pengisiannya dengan tanda silang dengan volume pekerjaan minimum 100 ribu lembar.

Kriteria penilaian dari segi pengalaman sangat penting mengingat bahwa 15 juta lembar jawab UASBN (SD/MI/SDLB) yang pengisiannya menggunakan tanda silang dijadwalkan akan diperiksa oleh lebih dari 450 dinas pendidikan kabupaten dan kota di Indonesia. Bila sistem pemeriksaan ujian yang terpilih cenderung dipaksakan menggunakan perangkat lunak dari salah satu vendor yang belum terpercaya, maka hasil UN dan UASBN yang diperoleh dapat meleset dari kenyataan sebenarnya sehingga tidak dapat menjadi tolok ukur kebijakan lokal maupun nasional dalam bidang pendidikan tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya.

Arif Rahmat
Cipta Citra Codena
Inventor dan Prinsipal DMR
Jl. Batik Ayu No. 26
Sukaluyu, Bandung
022-2506417
08156219300
http://www.codena.co.id
http://digitalmarkreader.com

Baca juga:

DMR, Alat Periksa Ujian Untuk Segala Jenis Form