Adalah wajar bila setiap tahun Pemerintah membuka kesempatan kepada jutaan angkatan kerja untuk berbakti kepada negara. Seleksi CPNS diadakan untuk itu, ada yang dikoordinasi oleh kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat, namun lebih banyak lagi yang terdistribusi di daerah kabupaten dan kota dengan koordinasi di tingkat propinsi. Masihkah ada kecurangan di sana?
Bupati dan Walikota sebagai jabatan yang paling berkuasa di daerahnya tentu dapat mengangkat dan mencopot jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kepala BKD sadar akan resiko kehilangan jabatan bila tak mau menuruti apa titah Bupati dan Walikotanya.
Ada daerah yang Bupati dan Walikotanya meminta Kepala BKD untuk dapat mengintervensi hasil seleksi CPNS, sama halnya dengan memutasi PNS yang tidak mendukungnya saat pilkada ke daerah terpencil. Maklum, saat kampanye sebelum pilkada, Walikota dan Bupati sudah mengumbar janji akan memprioritaskan putra daerah serta anggota LSM yang telah mendukungnya menduduki jabatan basah itu.
Mengapa putra daerah? Agar tidak banyak PNS yang minta pindah. Pendatang yang melamar seleksi CPNS cenderung minta pindah ke daerah asalnya setelah diterima dan bekerja beberapa tahun.
Tidak semua seleksi CPNS bersih dari kolusi dan nepotisme. Masih ada pejabat yang menjadikan seleksi CPNS sebagai ajang mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah. Jika kekuasaan Bupati dan Walikota saja tidak cukup ampuh untuk meloloskan seseorang secara formal pada seleksi CPNS, pejabat di bawahnya justru ada yang berani menempuh segala cara.
Prinsip transparansi diartikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan di hadapan banyak orang. Prinsip itu dijalankan tetapi ada saja cara panitia pelaksana untuk melakukan kecurangan.
Ya, tanggung jawab pelaksanaan pemeriksaan ujian seleksi CPNS terlalu berat untuk ditangani BKD. Berdasarkan pengalaman penulis memeriksa seleksi CPNS di Sulawesi Selatan, apabila ketua pelaksananya berasal dari Bawasda tingkat propinsi, hasilnya benar-benar apa adanya. Jadi, sebenarnya seleksi CPNS itu untuk siapa?
Arif DMR
Penulis setiap tahun kerap menjadi tim pemeriksa ujian seleksi CPNS di lembaga pemerintah pusat dan daerah, menggunakan sistem scanner DMR dan mengeluarkan laporan peringkat nilai sebagaimana diatur BKN.
Ditandai:kecurangan CPNS, seleksi CPNS, tes CPNS
Negeri ini banyak atura tapi banyak juga yang melanggar peraturan
Sebenarnya sistem perekrutan PNS harus dibenahi. Kecurangan dan nepotisme masih mewarnai perekrutan CPNS di berbagai daerah. Sogok-menyogok bukan rahasia lagi karena para calo terang-terangan menawarkan pada calon pelamar. Di daerah saya, materi tes untuk Guru umum dengan dokter sama. Bagaimana bisa mendapatkan abdi negara yg berkualitas jika caranya begitu. belum lagi ntar kalo sudah jadi PNS kebanyakan nganggurnya di kantor daripada kerja. Apa gak ada lapangan kerja lain selain PNS buat mengurangi pengangguran???
betul untuk masuk CPNS minimal 100jt,
Rekrut CPNS banyak yg jadi ZOMBIE, buktinya aja rekrutmen CPNS POLRI 2010 banyak Zombie-Zombie yg berkeliaran. Padahal mereka udah jelas gugur dan diumumkan di internet, tapi masih bisa tuh pake seragam hingga sekarang.
Katanya BERSIH, TRANSPARAN tapi kenyataannya Butek juga…