Dua Menteri SBY yang Berlagak Baik Tapi Buta Hukum


Sofyan Djalil dan Maftuh Basyuni adalah dua menteri dalam kabinet SBY yang tidak bisa dipercaya, setidaknya dalam janji-janjinya memperjuangkan pengembalian uang kelebihan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008.

Kesalahan utama kedua menteri tersebut adalah berlagak baik kepada jamaah haji, tetapi hanya meminta ‘penjelasan’ kepada maskapai, bukan minta uang Rp 2 juta x 200.000 jamaah haji. Mereka sendiri sudah menyatakan kalau uang itu adalah hak jamaah, tetapi mereka menyerah hanya karena alasan bahwa di kontrak antara Depag dengan maskapai, hal itu tidak ada.
Kalau memang dari awal tidak ada, mengapa harus diberitakan bahwa akan ada pengembalian uang selisih avtur? Mengapa di depan anggota DPR, Sofyan Djalil dan Emirsyah Satar bermulut manis, seakan-akan tinggal butuh waktu untuk menghitung dana yang harus dicairkan, padahal dari sisi hukum, Depag sendiri tidak punya hak untuk meminta pengembalian dari maskapai?

Untuk maskapai Garuda, bukankah Depag dan BUMN adalah bagian dari pemerintah? Apakah tidak dapat dibuat kesepakatan tambahan untuk membela kepentingan jamaah haji? Apakah negara ini ingin dibangun dari uang yang tidak berkah? Mungkin benar, lihat saja, pemerintah masih mengandalkan pemasukan dari penjualan minuman keras dan barang haram lainnya, atas nama membiayai pembangunan.

Kekacauan yang terjadi di negara ini salah satunya disebabkan oleh sumber pendapatan yang tidak berkah.

Di bawah ini cuplikan berita yang berkaitan dengan masalah pengembalian selisih avtur dan inkonsistensi pernyataan dari 2 menteri SBY.

Rabu, 03 Desember 2008 , 06:39:00
Avtur Turun, Jamaah Haji Terima Kompensasi
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=10751

JAKARTA – Kabar gembira bagi jamaah haji Indonesia. Pemerintah berencana mengembalikan uang kelebihan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) alias ONH kepada para jamaah terkait dengan turunnya harga bahan bakar pesawat (avtur).

Menteri BUMN Sofyan Djalil menyatakan telah meminta agar manajemen PT Garuda Indonesia selaku maskapai penyedia jasa penerbangan haji menghitung kelebihan dana BPIH akibat penurunan harga avtur. ’’Kelebihan setoran BPIH itulah yang nanti dikembalikan ke jamaah haji,’’ ujarnya saat raker dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/12) malam.

Menurut dia, Garuda perlu menghitung dulu realisasi belanja avtur untuk keberangkatan dan kepulangan jamaah. Hitungan itu dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar margin yang didapatkan Garuda dari dana yang sudah disetorkan para jamaah. ’’Hitungan pastinya baru diketahui setelah nanti seluruh jamaah pulang,’’ katanya.

Sofyan menuturkan, sebagai maskapai pelat merah, Kementerian BUMN selaku pemegang saham maupun PT Garuda merasa tidak enak jika mengambil terlalu banyak keuntungan dari jamaah. ’’Kalau kelebihan BPIH itu dikembalikan, mudah-mudahan rezeki yang diterima Garuda bisa berkah, sehingga bisa makin sukses karena didoakan para jamaah,’’ tuturnya.

Di tempat yang sama, Dirut PT Garuda Emirsyah Satar menjelaskan, pihaknya sedang menyiapkan hitung-hitungan besarnya margin dana ONH yang bakal dikembalikan kepada jamaah. ’’Seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi, kami masih menghitung besarannya,’’ ujarnya.

Penghitungan itu merupakan hasil rekomendasi Departemen Agama (Depag) yang menanggapi tuntutan masyarakat agar sisa BPIH dari rasionalisasi harga avtur dikembalikan. Komponen BPIH adalah biaya penerbangan yang mencapai 54 persen, biaya operasional di Arab Saudi 44 persen, dan biaya operasional di dalam negeri 1,6 persen.

Besaran BPIH pada 2008 bervariasi sesuai embarkasi, yakni Rp 30,8 juta hingga Rp 33,2 juta. Setoran tersebut dihitung saat harga minyak mentah dunia, termasuk avtur, masih tinggi. Menurut catatan PT Garuda, pada musim haji 2008, total jamaah yang terbang ke tanah suci mencapai 193.465 orang. Rinciannya, 107.465 jamaah diangkut Garuda dan 86.000 jamaah diterbangkan Saudi Arabian Airlines (SAA).

Sebelumnya, saat hendak terbang ke Arab Saudi, Senin (1/12), Menteri Agama M. Maftuh Basyuni mengungkapkan, sisa uang hasil rasionalisasi harga avtur merupakan hak jamaah. Dia lantas mengharamkan kalau ada siapa pun yang mencari keuntungan dari uang yang sudah diberikan jamaah untuk naik haji.
’’Semua mendapatkan jatah masing masing. Kalau masih mau mencari keuntungan di luarnya, boleh dikatakan korupsi. Uang itu haram untuk orang lain, harus untuk jamaah,’’ tegasnya. (owi/zul/agm)

————————

Jum’at, 16 Januari 2009 , 08:33:00
Depag Klaim Uang Jamaah Sudah Habis
Sebut Tak Ada Sisa Rasionalisasi Harga Avtur
http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=10968

JAKARTA — Pengembalian uang jamaah haji hasil rasionalisasi penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) makin simpang siur. Bahkan, harapan jamaah haji Indonesia untuk bisa menerima sisa uang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mereka makin tenggelam. Itu setelah Direktur Jenderal Haji Departemen Agama Slamet Riyanto mengeluarkan penyataan yang menyatakan bahwa uang BPIH sudah habis. Artinya, tidak akan ada pengembalian uang sisa jamaah.

’’Tidak ada kelebihan dana yang akan disetorkan untuk hal lain termasuk ke rekening Dana Abadi Umat (DAU). Semua uang habis untuk biaya penyelenggaraan haji, jadi tidak ada dana yang akan dikembalikan,’’ tegas Slamet di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, tegas Slamet, tak akan mengembalikan kelebihan biaya haji 2008 menyusul keputusan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Slamet, biaya haji yang disetorkan jamaah sudah dibayarkan kepada perusahaan penerbangan yang digunakan untuk penyelenggaraan haji. Biaya itu dibayarkan sesuai kesepakatan harga kontrak saat biaya haji ditetapkan.

’’Jadi tidak mungkin dikurangi. Itu resiko bisnis, saat harga BBM naik dan mereka rugi, mereka yang harus menanggungnya. Kini saat harga turun, maka kesepakatan biaya sebelumnya yang harus dibayar,’’ kata Slamet.

Slamet lantas merinci, 54 persen dari komponen BPIH 2008 telah dibelanjakan untuk biaya penerbangan. Sedangkan, 44 persen untuk biaya hidup selama di Arab Saudi. Komponen kedua itu termasuk pengembalian dana bagi jamaah yang ongkos pemondokannya lebih murah dan 1,6 persen untuk biaya akomodasi haji di dalam negeri. Sedangkan sisanya dipakai untuk biaya pembuatan paspor, cetak buku manasik, asuransi, dan makan selama diembarkasi.

’’Jadi seluruh biaya yang haji disetorkan jamaah sudah habis. Nanti setelah dilakukan audit, kita akan umumkan semua penggunaan dana haji secara transparan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) telah merangkai komponen anggaran rasional haji versi mereka. Perhitungan ICW menyebutkan, sejak terjadinya penurunan harga minyak dunia (November-Desember 2008) menjadi 45 persen dari harga standar yang saat ditetapkan Depag, telah terjadi selisih keuntungan maskapai penerbangan sekitar USD 75,133 juta atau setara Rp 878 miliar.

Menurut Ade, kelebihan dana tersebut jika dikalkulasi maka rata-rata per jamaah bisa memperoleh Rp 4,7 juta. Plafon tertinggi dan terendah kelebihan biaya penerbangan haji antara Rp 2,5 juta untuk embarkasi Makassar sampai dengan Rp 6,8 juta untuk Banda Aceh per jamaah.

————————-

Pemerintah Kaji Pemisahan Avtur dari Ongkos Haji

Kamis, 19 Februari 2009 | 11:24 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/02/19/brk,20090219-160933,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah tengah mengkaji rencana pemisahan biaya avtur dari ongkos naik haji. Menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, ini merupakan langkah antisipasi dari fluktuasi harga minyak mentah dunia. “Tahun ini akan diatur lebih baik, tarif minyak di luar ongkos haji jika diperjanjikan,” kata dia ketika ditemui di Gedung Garuda, Jakarta, Kamis (19/2) pagi.

Akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan kerugian jemaah haji karena telah membayar ongkos saat tingginya lonjakan harga minyak dunia. Dengan aturan baru yang tengah digodok itu, biaya avtur menjadi komponen terpisah dari ongkos haji yang besarannya mengikuti harga minyak mentah dunia.

Meski merugikan para jemaah, fluktuasi harga justru membawa berkah bagi maskapai haji Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Sofyan mengaku Garuda mendapatkan pemasukkan tambahan (additional income) dari selisih harga avtur.

Tapi Sofyan mengatakan Garuda tidak bisa mengembalikan surplus itu kepada jemaah karena tak memiliki dasar hukum. Kendati tak diatur dalam kontrak, dia berpendapat Garuda bisa memberikan kompensasi kepada jemaah dalam bentuk lain.

“Kalau Garuda mau memberi sejenis tanda mata ucapan terima kasih, oleh-oleh, atau cinderamata (kepada jemaah) itu tidak apa-apa,” kata Sofyan.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Sofyan saat mengikuti rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Desember lalu. Saat itu Kementerian menghimbau Garuda Indonesia untuk mengkaji pengembalian ongkos haji. Sofyan berharap dengan upaya tersebut masyarakat dapat lebih mempercayai Garuda.

Dia menjelaskan masalah kelebihan ongkos tahun haji 2008 harus dilihat dengan perspektif. Sebab, kata Sofyan, Garuda merugi pada pelaksanaan haji dua tahun silam. Karena itu kelebihan ongkos tahun haji 2008 akan dijadikan kompensasi kerugian tahun haji 2007. “Sepertinya untung yang sekarang (2008) untuk menutup kerugian yang lalu (2007),” ucap dia.

Dia melanjutkan, pengembalian kelebihan ongkos haji juga menyulitkan karena masalah ini juga tak hanya dialami Garuda tapi juga maskapai asing yang ikut menerbangkan jemaah. “Tidak hanya Garuda tapi juga Saudi Arabia,” kata Sofyan.

————————–

Waiting List JCH hingga 2013
Wednesday, 15 April 2009
http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9130&Itemid=10

PALEMBANG – Jumlah jemaah calon haji (JCH) asal Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam daftar waiting list (daftar tunggu, red) terus bertambah. Berdasarkan data terakhir Pusat Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kanwil Depag Sumsel, hingga kemarin (13/4), ada 26.538 JCH yang siap berangkat ke Tanah Suci.

Kakanwil Depag Sumsel, Drs H Nadjib Haitami melalui Kabid Penyelenggara Haji, Wakaf, dan Zakat, Drs HM Udin Djohan mengatakan, melihat banyaknya JCH yang antre, waiting list bisa sampai 2013. “Itu kalau diasumsikan dengan kuota haji Sumsel 6.300 per tahun.”

Menurut Udin, Kota Palembang menjadi penyumbang JCH peringkat atas dengan 13.748 orang. Berikut, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebanyak 2.034 JCH, dan OKI 1.514 JCH (lihat grafis).
Di bagian lain, Udin menyinggung permintaan jemaah musim haji 2008/2009 di sejumlah provinsi yang menyoal sisa kelebihan ongkos naik haji (ONH), utamanya biaya penerbangan sebagai dampak penurunan avtur pesawat. Katanya, masalah tersebut sudah dijawab dengan surat yang diteken langsung Menteri Agama RI, H Maftuh Basyuni tertanggal 12 Maret 2009.

Dalam surat bernomor D.8/H.01/234/2009 Menag itu, dijelaskan bahwa sama sekali tak ada pengembalian uang sisa avtur. Keputusan tersebut mengacu pada hasil pertemuan dengan pihak maskapai penerbangan, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines.
“Dalam suratnya Pak Menteri menjelaskan bahwa Depag sudah membayar seluruh biaya perjalanan haji sesuai kontrak dengan pihak maskapai penerbangan haji. Artinya, untuk kelebihan memang sama sekali tak ada lagi,” papar dia. (22)

————————

SURAT EDARAN DIRJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PENGEMBALIAN AVTUR PENERBANGAN
http://bidanghajidepagdkijkt.blogspot.com/2009/03/surat-edaran-dirjen-penyelenggaraan.html

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Tanggal 12 Maret 2009 Telah Mengeluarkan Surat Edaran Yang Berkaitan Dengan Pengembalian Avtur Penerbangan.

Berkenaan dengan pertanyaan masyarakat tentang pengembalian selisih biaya avtur penerbangan haji tahun 1429 H / 2008 M yang baru lalu kepada seluruh jemaah haji, dengan ini kami sampaikan proses penetapan biaya penetapan biaya penerbangan haji dan pembayarannya sebagai berikut :

1. Pertama-tama disusun rencana dan spesifikasi trasnportasi udara jemaah haji Indonesia bersama Ditjen Perhubungan Udara Cq. Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Direktorat angkutan Udara;

2. Atas dasar rencana dan spesifikasi tersebut, maskapai penerbangan menyampaikan harga, selanjutnya penawaran tersebut ditelaah oleh Ditjen Perhubungan udara Cq. Direktorat angkutan Udara;

3. Penawaran harga penerbangan dan hasil telaahan Ditjen Perhubungan Udara dibahas bersama-sama dengan Panja DPR RI. Hasil pembahasan dengan DPR RI merupakan dokumen persetujuan BPIH, yang didalamnya termasuk biaya tiket penerbangan haji;

4. Rancangan BPIH yang telah memperoleh persetujuan DPR RI, oleh Menteri Agama disampaikan kepada Presiden RI untuk ditetapkan;

5. Setelah BPIH ditetapkan oleh Presiden RI., selanjutnya dibuat kontrak kerja transportasi udara jemaah haji Indonesia dengan PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Kontrak kerja tersebut memuat tentang hak dan kewajiban, sanksi serta pengaturan cara pembayaran.

6. Sesuai dengan kontrak kerja pembayaran yang dilakukan beberapa tahap yaitu : tahap pertama dibayarkan 20% sebagai uang muka yang dibayarkan 30 hari sebelum dimulai phase I, tahap kedua 30% dibayarkan 14 hari sebelum dimulai phase I, tahap ketiga 40% dibayarkan 7 hari dimulai phase II dan tahap keempat dibayarkan setelah 14 hari setelah tibanya kloter terakhir phase II.

7. Sesuai dengan Kontrak, Departemen Agama telah membayar seluruh biaya penerbangan haji kepada PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

8. Departemen agama sudah meminta penjelasan kepada pihak penerbangan tentang biaya avtur. Pihak penerbangan memberikan penjelasan bahwa avtur penerbangan mereka beli dari perusahaan perminyakan, dimana perusahaan perminyakan untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji telah membeli/menyiapkan sampai dengan selesainya penerbangan hajinya. Mencermati proses penetapan dan pembayaran tersebut, maka tidak ada lagi pengembalian dana yang dapat diberikan oleh Departemen Agama, karena Departemen Agama telah membayar seluruh biaya penerbangan haji (termasuk avtur) kepada PT. Garuda Indonesia dan Saudi Airlines sesuai dengan kontrak.

Demikian, mohon maklum adanya.

One thought on “Dua Menteri SBY yang Berlagak Baik Tapi Buta Hukum

  1. koes palu 6 Januari 2014 pukul 15:26 Reply

    selisih biaya mutasi antar embarkasi juga kurang jelas, saya jamaah haji th 2013 embarkasi balikpapan mutasi ke embarkasi surabaya, setelah pulang haji saya cek di bank ada pengembalian sebesar US$ 188 x Rp12100 (tertera pada rek koran yg dicetak bank ybs) tetapi uang yang ditransfer hanya sebesar 1,4 jt…saya coba telusuri di kemenag pusat hasilnya di ping pong dari bagian satu ke bagian lainnya (dari yg ngurus haji mpe bagian bendahara)….semoga pak Abimanyu diberi kekuatan benahi jajarannya yang dah sejak luaaama kebentuk budaya kerja model gitu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: