Dua Menteri SBY yang Berlagak Baik Tapi Buta Hukum

Sofyan Djalil dan Maftuh Basyuni adalah dua menteri dalam kabinet SBY yang tidak bisa dipercaya, setidaknya dalam janji-janjinya memperjuangkan pengembalian uang kelebihan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008.

Kesalahan utama kedua menteri tersebut adalah berlagak baik kepada jamaah haji, tetapi hanya meminta ‘penjelasan’ kepada maskapai, bukan minta uang Rp 2 juta x 200.000 jamaah haji. Mereka sendiri sudah menyatakan kalau uang itu adalah hak jamaah, tetapi mereka menyerah hanya karena alasan bahwa di kontrak antara Depag dengan maskapai, hal itu tidak ada.

Iklan

H+3 Pemilu Legislatif 2009

Pukul 10 pagi, suara masuk: 2.300.323
Pukul 16 sore, suara masuk: 2.399.054
Sumber: Internet, http://tnp.kpu.go.id/tab2009/

Jumlah suara yang sudah di-scan dengan software ICR di daerah sebenarnya sudah lebih banyak, tetapi terjadi bottleneck pada 2 tempat:
– aplikasi pengirim di daerah saat akan mengirimkan data
– aplikasi validator dan dekriptor di KPU Pusat

Beberapa kendala yang terjadi di daerah dalam hal scanning ICR:
– kualitas cetakan dan potongan kertas form C1-IT yang tidak sesuai standar ICR
– operator belum cekatan karena masih adaptasi
– ada beberapa kabupaten yang salah pilih software ICR, software-nya masih bermasalah (bukan DMR ICR)
– form C1-IT yang akan di-scan belum tiba di kantor KPU Daerah
– form C1-IT diisi dengan cara yang salah, bagian kosong dicoret-coret
– form C1-IT diperlakukan dengan cara salah, lecek, sulit di-scan
– form C1-IT ada yang hasil fotokopi, bukan mesin cetak
– form C1-IT terlalu lebar, tidak masuk gambarnya pada scanner A4/folio
– problem dengan .NET Framework, harus instal ulang sistem operasi
– belum dapat kunci enkripsi dari KPU Pusat
– operator belum familiar dengan scanner, bagaimana mendapatkan hasil image yang baik
– operator sakit karena bekerja terus menerus, perlu waktu lagi mengajar operator baru
– operator mendapatkan tekanan dari KPU Daerah untuk lebih dahulu menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara untuk DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II

Tak Perlu Lamaran Kerja Untuk Berkantor di KPU

Sudah 2 hari penulis berkantor di KPU Pusat, Jl. Imam Bonjol, Jakarta dalam rangka membantu helpdesk KPU dalam hal penggunaan DMR ICR di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Penulis ditempatkan di ruangan yang lebih tampak sebagai ruang rapat, dengan sebuah meja oval, berkapasitas 12 orang yang mayoritas adalah rekan-rekan tim IT KPU dari BPPT.

Speedy 2009 Turun Tarif, di Jakarta dan Jabar

Indonesia termasuk negara miskin bandwidth, di Asia, apalagi di Bumi. Tak percaya? Lihat saja grafik berikut.

Kemarin (1/4/2009) ada running text di TvOne, bahwa mulai 1 April Telkom turunkan tarif 20%. Tergoda dengan tarif baru tersebut, saya langsung daftar berlangganan paket  FAMILY (Semi Unlimited 384 kbps) untuk di rumah, dan menaikkan paket Office ke paket EXECUTIVE (Unlimited 2 Mbps) untuk di kantor.

Sejak berlangganan Speedy tahun 2007, waktu down-nya lebih rendah daripada IM2 (Paket dengan TV Kabel-Megavision Bandung). Dulu, prosesnya ribet. Untuk daftar saja harus datang ke kantor Telkom Kota Bandung. Sekarang begitu mudah, tinggal telepon 147, nanti petugasnya datang.

Dari website telkomspeedy diperoleh daftar paket sebagai berikut: