Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) akan segera digelar. Depdiknas tengah mempersiapkan segala yang dibutuhkan, termasuk peralatan pemeriksaan ujian. Namun proses pengadaannya pun tidak lepas dari praktek perjokian, yakni saat berlangsungnya uji teknis pengadaan peralatan ujian nasional dari tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2008 di Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Balitbang Depdiknas, Jl Gunung Sahari Raya, Jakarta.
Terdapat 8 joki dengan kemampuan intelelektual tinggi yang teridentifikasi pada uji teknis tender pengadaan peralatan ujian nasional senilai Rp 19 milyar di Depdiknas. Mereka disusupkan, disamarkan dan disebar oleh salah satu vendor perangkat lunak menjadi karyawan dadakan pada 5 dari 16 perusahaan peserta lelang agar dapat menjadi operator perangkat lunak yang diuji.
Dari beberapa joki diperoleh keterangan bahwa para joki yang sebenarnya berlevel trainer tersebut menganggap perbuatan mereka sah-sah saja. Mereka bersedia menjadi joki karena tidak tahu mengenai urgensi uji teknis pada pengadaan peralatan ujian nasional. Padahal, salah satu kriteria penting yang diuji pada uji teknis adalah tingkat kemudahan penggunaan perangkat lunak.
Waktu yang tersedia bagi pelatihan perangkat lunak terpilih sangat singkat dan 509 unit sistem pemeriksa ujian tersebut nantinya akan digunakan secara tersebar di setiap dinas pendidikan kota dan kabupaten. Atas latar belakang itu, panitia uji teknis sejak jauh hari telah menetapkan peraturan tegas bahwa operator harus berasal dari perusahaan peserta lelang, bukan vendor perangkat lunak.
Dengan keterlibatan 8 orang joki pada 5 perusahaan peserta lelang, proses penilaian uji teknis menjadi bias sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga milyaran rupiah sebagaimana telah terjadi sebelumnya pada pengadaan peralatan serupa pada tahun 2007. Dapat diterima dengan nalar, perangkat lunak yang memerlukan joki setingkat trainer sebagai operator pasti akan bermasalah ketika digunakan oleh orang biasa.
Panitia uji teknis yang telah mendapatkan peringatan mengenai kehadiran para joki memilih untuk diam sambil menutup mata. Mereka seakan-akan menjadi bagian dari konspirasi dengan melindungi perusahaan peserta lelang yang melibatkan para joki. Panitia hanya memperhatikan pembenaran secara administratif, bahwa setiap operator telah mendapatkan surat tugas dari perusahaan peserta lelang.
Panitia juga tampak berpihak ke salah satu vendor perangkat lunak dengan mengubah jadwal serta metode pelaksanaan uji teknis akibat ketidakmampuan salah satu vendor perangkat lunak untuk melalui salah satu tahap uji. Dalam tender ini, panitia juga meniadakan komponen penilaian yang sangat substantif bagi setiap sistem pemeriksa ujian yang ikut ‘diperlombakan’ pada uji teknis.
Seharusnya beberapa hal berikut juga turut dinilai:
1. Kredibilitas pengembang perangkat lunak sebagai tim (bukan perseorangan belaka).
2. Kapabilitas pengembangnya sebagai perusahaan dalam menjamin keberlanjutan usia perangkat lunak.
3. Kualitas dukungan teknis dan jangkauan pelayanan kepada pengguna perangkat lunak.
4. Pengalaman penggunaan perangkat lunak dalam pemeriksaan ujian yang pengisiannya dengan tanda silang dengan volume pekerjaan minimum 100 ribu lembar.
Kriteria penilaian dari segi pengalaman sangat penting mengingat bahwa 15 juta lembar jawab UASBN (SD/MI/SDLB) yang pengisiannya menggunakan tanda silang dijadwalkan akan diperiksa oleh lebih dari 450 dinas pendidikan kabupaten dan kota di Indonesia. Bila sistem pemeriksaan ujian yang terpilih cenderung dipaksakan menggunakan perangkat lunak dari salah satu vendor yang belum terpercaya, maka hasil UN dan UASBN yang diperoleh dapat meleset dari kenyataan sebenarnya sehingga tidak dapat menjadi tolok ukur kebijakan lokal maupun nasional dalam bidang pendidikan tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya.
Arif Rahmat
Cipta Citra Codena
Inventor dan Prinsipal DMR
Jl. Batik Ayu No. 26
Sukaluyu, Bandung
022-2506417
08156219300
http://www.codena.co.id
http://digitalmarkreader.com
Baca juga:
Arif DMR 